Lima Tahun LSP BWI: Menegakkan Standar, Menjaga Amanah, Menggerakkan Peradaban

Must read

Penulis: Tatang Astarudin (Ketua LSP BWI)

Praktik wakaf tidak akan pernah sempurna jika sekadar berhenti pada tahap ikrar serta penyerahan harta. Supaya dapat menjelma menjadi amal jariyah yang sesungguhnya, wakaf menuntut ikhtiar lanjutan agar asetnya senantiasa produktif dan manfaatnya mengalir secara berkesinambungan. Prinsip tersebut seirama dengan sabda Nabi Muhammad SAW tatkala berpesan kepada Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu perihal tanah di Khaibar: “Tahan pokoknya, bagikan hasilnya.” Arahan ini secara mutlak mewajibkan kaum Muslimin untuk mengamankan aset wakaf—tanpa menjual, menghibahkan, ataupun mewariskannya kepada siapapun—serta mengelolanya secara produktif agar melahirkan kemaslahatan yang dapat dinikmati oleh para penerima wakaf (mauquf ‘alaih).

Kendati demikian, mengelola wakaf tidak cukup hanya mengandalkan niat baik dan semangat beragama. Dibutuhkan pula kecakapan yang bersifat profesional. Niat tulus memang menjadi landasan utama, tetapi kompetensi adalah wujud nyata dari kesungguhan dalam memikul amanah. Oleh karena itu, ketulusan niat wajib disandingkan dengan profesionalisme yang teruji dan terukur. Kesiapan dalam memikul tanggung jawab wakaf harus dibuktikan melalui kepiawaian mengelola aset, penguasaan regulasi, mitigasi risiko, membangun kemitraan strategis, hingga kapasitas dalam mengukur dampak sosial bagi masyarakat.

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan: “Sesungguhnya Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu.” Ihsan di sini bukan sekadar berbuat kebaikan dengan niat bersih, melainkan mengerjakannya dengan kualitas prima beserta standar tertinggi. Dalam ranah perwakafan, ihsan berarti merawat amanah secara totalitas, mengelolanya secara profesional, dan memastikan manfaatnya benar-benar sampai kepada yang berhak.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menempatkan posisi nazhir pada kedudukan yang amat strategis. Seorang nazhir bukanlah pemilik harta wakaf, melainkan pihak yang diberi amanah guna mengelola serta mengembangkan harta tersebut sesuai dengan tujuan, fungsi, serta peruntukannya. Tugas ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari administrasi, manajemen, pengembangan, pengawasan, perlindungan, hingga pelaporan. Di sinilah letak titik temu antara profesionalisme nazhir dengan tanggung jawab yuridis sekaligus teologisnya.

Kesadaran atas paradigma inilah yang mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP BWI) pada 25 Oktober 2021. Kehadiran lembaga ini bukan sekadar alat administratif untuk menerbitkan sertifikat nazhir, melainkan diarahkan menjadi motor penggerak utama dalam transformasi tata kelola wakaf nasional. Para asesor di LSP BWI memikul tanggung jawab moral besar—tidak hanya menilai kompetensi, tetapi juga memastikan bahwa aset-aset umat berada di tangan figur dan lembaga tepat serta profesional.

Selama lima tahun berkiprah, LSP BWI berhasil mencatatkan berbagai torehan positif yang patut disyukuri bersama. Dimulai dari 8 skema sertifikasi pada 2021, jumlahnya bertambah menjadi 10 skema setahun berikutnya, hingga kini menyediakan 13 skema kompetensi nazhir yang adaptif menghadapi dinamika zaman. Berkat kerja sama bersama 17 mitra strategis serta sokongan dari 98 asesor aktif, inisiatif sertifikasi ini telah merambah 38 kota di seantero negeri dan sukses mencetak 8.314 Nazhir bersertifikat nasional.

Kendati demikian, rentetan data statistik tersebut tentu tidak sebatas angka mati di atas kertas. Di balik angka-angka itu terdapat ikhtiar para nazhir untuk meningkatkan kapasitas diri, dedikasi para asesor, serta kontribusi mitra dalam memperkuat ekosistem perwakafan. Meskipun demikian, di balik berbagai pencapaian tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan reflektif: “Apakah sertifikasi kompetensi ini benar-benar membawa perubahan signifikan pada tata kelola dan produktivitas wakaf nasional?”

Inilah tantangan terbesar bagi LSP BWI. Memasuki usia lima tahun, tidak ada ruang guna berpuas diri. Tantangan zaman menuntut jangkauan program lebih luas, standar lebih ketat, serta integritas tak tergoyahkan. Ke depan, kompetensi adalah harga mati agar wakaf tidak sekadar bertahan, melainkan mampu menjadi instrumen akuntabel, produktif, dan berdaya saing global. Fokus bersama ke depan harus diarahkan pada peningkatan mutu skema, konsistensi asesmen, penguatan kapasitas asesor, pembaruan standar, serta pendampingan berkelanjutan pascasertifikasi.

Lebih dari itu, masa depan sertifikasi profesi tidak boleh sekadar diukur dari kuantitas lembar sertifikat yang dicetak. Sertifikasi profesi bukanlah sekadar formalitas administratif untuk mengejar selembar dokumen legal, melainkan ikhtiar mendasar guna menyamakan visi, membangun standar kompetensi, serta memastikan nazhir memiliki integritas moral dan profesional yang matang. Kemampuan yang telah diuji tersebut harus bertransformasi menjadi ketulusan dalam bertindak, ketepatan dalam mengambil keputusan, serta keberanian dalam memitigasi segala risiko.

Pengelola wakaf masa kini pun dihadapkan pada pelbagai tantangan rumit, mulai dari regulasi yang cepat berubah, gelombang digitalisasi, dinamika ekonomi, sampai tata kelola risiko aset. Karenanya, seorang nazhir dituntut menguasai lebih dari sekadar ilmu fikih wakaf serta administrasi mendasar; mereka wajib pula memiliki keterampilan manajerial, pemahaman keuangan syariah, keahlian berinvestasi, kepiawaian merajut relasi, dan kepekaan terhadap sosial.

Di samping itu, krusial pula menjaga agar profesionalitas serta sertifikasi tidak bersifat eksklusif. Para nazhir di pelosok daerah, pengelola wakaf berbasis pesantren, masjid, yayasan keagamaan setempat, sampai kelompok masyarakat mesti memperoleh hak akses dan peluang yang setara untuk maju. Standar kompetensi ini hendaknya berfungsi sebagai sarana pembinaan yang menjembatani, alih-alih menjelma sebagai tembok pemisah.

Maka dari itu, kolaborasi yang erat antara BWI, LSP BWI, LPP BWI, instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, ormas, serta seluruh pemangku kepentingan adalah sebuah keniscayaan. Mustahil ada satu institusi tunggal yang mampu membangun ekosistem perwakafan profesional secara mandiri.

Perenungan atas lima tahun eksistensi LSP BWI ini mengarahkan kita kembali pada esensi hakiki wakaf: bahwasanya wakaf bukan perihal seberapa besar nilai aset yang berhasil dihimpun ataupun seberapa banyak dokumen sertifikat yang dicetak, melainkan seberapa lama kemanfaatan dapat ditebarkan, seberapa kuat amanah dipelihara, serta seberapa luas derajat kesejahteraan hidup umat manusia berhasil diangkat.

Lima tahun pertama barulah sebatas fondasi awal. Perjalanan selanjutnya menuntut keberanian melangkah bersama, bersinergi melahirkan nazhir-nazhir unggul sebagai penopang peradaban wakaf nasional. Masih banyak pekerjaan rumah menanti di berbagai pelosok negeri, dan masih banyak amanah umat harus dikawal bersama. Merawat wakaf adalah menjaga amanah, mengelolanya dengan kompetensi adalah wujud tanggung jawab, serta menghadirkan manfaat berkelanjutan adalah jalan kita membangun peradaban. Wallahu’alam.

Cawang,
31 Oktober 2026

More articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel terbaru