SAMARKAND, Bwi.go.id – Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Dr. Ahmad Zubaidi., MA menjadi pembicara pada gelaran Global Waqf Conference (GWC) yang ke 14 yang diselenggarakan pada 17-19 November 2026, di kota bersejarah Samarkand, Uzbekistan.
Dalam forum internasional tersebut, Dr. Ahmad Zubaidi yang bertindak sebagai narasumber mewakili Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyampaikan gagasan strategis mengenai pentingnya membangun lembaga otoritas wakaf nasional yang kuat dan independen demi mempercepat produktivitas aset wakaf di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Dr. Ahmad Zubaidi mengungkapkan adanya paradoks besar yang tengah dihadapi ekosistem wakaf nasional. Meskipun potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp181 triliun per tahun, akumulasi realisasi hingga tahun 2025 baru menyentuh angka Rp3,6 triliun atau sekitar 1,6 persen. Di sisi lain, potensi aset wakaf tidak bergerak tercatat sangat luas mencapai 451.000 lokasi dengan total luas 59.000 hektar bernilai sekitar Rp1.478 triliun, namun kurang dari 8 persen yang telah dikelola secara produktif.
Lebih lanjut, Dr. Ahmad Zubaidi menegaskan, Tanpa otoritas yang kuat dan berwenang untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf, akan sangat sulit untuk mencapai terobosan yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas aset-aset tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004
“Tanpa otoritas yang kuat dan berwenang untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf, akan sangat sulit untuk mencapai terobosan yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas aset-aset tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004,” Ujar Ah,ad Zubaidi.
Ahmad Zubaidi menilai kondisi ini disebabkan oleh dua kendala struktural utama, yaitu defisit kepercayaan publik akibat rendahnya literasi serta keterbatasan pembiayaan karena aset wakaf secara hukum dilarang untuk dijadikan jaminan atau agunan fisik perbankan.
Untuk mengatasi defisit kepercayaan, BWI merancang peta jalan transformasi nazhir dalam empat tahap yang diawali dengan peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesional.
Ia juga menyoroti fakta bahwa dari lebih dari 500.000 nazhir di Indonesia, baru 8.014 personel (1,6 persen) yang memiliki sertifikasi kompetensi. Karena itu, akselerasi sertifikasi, penerapan Waqf Core Principles (WCP), korporatisasi nazhir berstandar bisnis, hingga akreditasi kelembagaan menjadi prioritas utama guna membangun ekosistem nazhir yang matang.
Sementara untuk mengurai kendala pembiayaan, BWI mengusulkan pembentukan Special Mission Vehicle (SMV) yang terintegrasi langsung di dalam kelembagaan BWI melalui konsep BWI 2.0.
“Daripada membuat entitas independen baru yang dapat memicu dualisme dan ketidakefisienan ekosistem, kami mengusulkan untuk mengintegrasikan SMV secara langsung ke dalam BWI untuk membentuk BWI 2.0,” ujar Dr. Ahmad Zubaidi.
Konsep ini menempatkan BWI 2.0 sebagai Nazhir Nasional yang menggabungkan fungsi akselerator keuangan dan pengelola aset wakaf dengan bersinergi dengan aset manager wakaf produktif.
Melalui konsep BWI 2.0, penyaluran pembiayaan proyek wakaf produktif dilakukan tanpa memerlukan agunan fisik melalui berbagai skema syariah yang fleksibe. Skema tersebut meliputi akad Mudharabah untuk skala kecil, Musharakah ‘Inan dan al-Milk untuk skala menengah, fasilitas penjaminan melalui bank syariah, hingga penerbitan Project-Based Waqf Sukuk untuk mega-proyek. Program ini ditargetkan menghimpun dana awal (seed fund) sebesar Rp10 triliun secara bertahap dari APBN, Bank Indonesia, dan dana wakaf yang diinvestasikan pada sukuk negara untuk menghasilkan imbal hasil pembiayaan.
Strategi eksekusi BWI 2.0 ini telah dirancang dalam peta jalan empat tahap yang dimulai pada tahun 2026 hingga 2027 dan seterusnya. Tahap pertama berfokus pada transformasi regulasi nasional melalui amandemen Peraturan Pemerintah (PP) pada 2026, dilanjutkan penempatan dana awal sukuk pada 2027, restrukturisasi internal serta kelembagaan pada 2027–2030, dan eksekusi mega-proyek untuk mengoptimalkan lahan wakaf seluas 59.000 hektar di seluruh Indonesia.
Mengakhiri keterangannya di Samarkand, Dr. Ahmad Zubaidi optimistis bahwa penguatan nazhir dan integrasi kemampuan finansial BWI 2.0 akan mengubah potensi wakaf yang melimpah menjadi kesejahteraan sosio-ekonomi yang nyata. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, ia mengharapkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan nasional, termasuk Kementerian Agama, Bank Indonesia, KNEKS, Bappenas, Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Editor : Taufiq H. & Khayun Ahmad
