Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyambut penuh rasa syukur dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan bersejarah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyetujui pengembalian tanah Blang Padang di Banda Aceh kepada fungsinya semula sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Kepastian hukum dan kebijakan strategis ini secara resmi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, di Aceh Besar. Petunjuk Presiden Prabowo ini menjadi angin segar sekaligus jawaban atas penantian panjang masyarakat Serambi Mekkah selama puluhan tahun terkait ketegasan status kepemilikan lahan bersejarah tersebut.
Ketua Pelaksana BWI Pusat, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.Ag., secara terbuka menyampaikan rasa syukur dan penghormatan mendalam atas keputusan tegas Kepala Negara. “Kami menyambut dengan rasa syukur yang mendalam dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan mulia ini. Kebijakan Beliau yang merespons positif aspirasi rakyat dan ulama Aceh merupakan cerminan kepemimpinan yang sangat menghormati nilai-nilai sejarah, hukum syariat, serta keadilan wakaf,” tegas Prof. Kamaruddin Amin. Beliau juga memberikan penghargaan kepada Menko Yusril Ihza Mahendra dan instansi terkait yang bergerak cepat mengawal petunjuk Presiden secara legal dan bermartabat.
Secara historis, lahan Blang Padang memiliki keterikatan spiritual dan hukum yang sangat kuat dengan Masjid Raya Baiturrahman sejak diwakafkan oleh Raja Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda, sekitar 400 tahun yang lalu. Namun dalam perjalanannya, status tanah tersebut sempat mengalami dinamika kompleks hingga tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan status Hak Pakai di bawah pengelolaan Kementerian Pertahanan cq Kodam Iskandar Muda (TNI AD). Dengan adanya persetujuan Presiden Prabowo, status pengelolaan militer tersebut akan dialihkan kembali sepenuhnya kepada institusi takmir atau Nazhir Masjid Raya Baiturrahman sebagai pengelola sah harta wakaf.
Dalam penjelasannya, Ketua BWI kembali menegaskan posisi hukum dan teologis dari tanah Blang Padang yang sudah tidak perlu diragukan lagi. “Berdasarkan bukti sejarah, kajian yuridis, hingga tinjauan filosofis dan teologis, lahan Blang Padang adalah murni tanah wakaf yang diperuntukkan bagi kemakmuran Masjid Raya Baiturrahman. Penegasan status ini bukan hanya mengembalikan hak sejarah umat di Aceh, tetapi juga memperkuat kepastian hukum pertanahan wakaf secara nasional,” ujar Prof. Kamaruddin Amin. Langkah pemulihan status ini dinilai BWI menjadi preseden sangat positif bagi perlindungan aset keagamaan di masa depan.
Keputusan manis ini juga tidak lepas dari gigihnya langkah diplomasi dan komunikasi bijak yang ditempuh oleh Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah, yang didampingi langsung oleh Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Abu Paya Pasi, serta para ulama ternama Aceh. Pendekatan persuasif dan ilmiah, termasuk penelusuran dokumen sejarah hingga ke arsip kolonial di Belanda membuktikan komitmen pantang menyerah tokoh-tokoh Aceh dalam menjaga amanah para leluhur tanpa memicu polemik antar-lembaga negara.
Menko Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang merampungkan beberapa tahapan administrasi dan hukum yang harus dilalui secara cermat. Proses penyelesaian tersebut meliputi pengukuran ulang batas-batas lahan, penerbitan penetapan status wakaf oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh, serta pencabutan Surat Keputusan Menteri Keuangan terkait status BMN. Di sisi lain, pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh juga telah sepakat menyediakan lahan pengganti yang baru bagi Kodam Iskandar Muda melalui penganggaran APBN, sehingga hak-hak pertahanan negara tetap terpenuhi tanpa mengorbankan marwah tanah wakaf.
Menutup keterangannya, Ketua BWI berharap momentum ini menjadi titik balik penting bagi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. “Kami berharap pengembalian tanah wakaf Blang Padang ke pangkuan Nazhir Masjid Raya Baiturrahman dapat menjadi momentum kebangkitan tata kelola wakaf produktif di Tanah Air. Semoga pemanfaatan lahan ini mendatangkan keberkahan, kemaslahatan ekonomi, dan kesejahteraan yang luas bagi jamaah serta masyarakat Aceh,” pungkas Prof. Kamaruddin Amin. Ke depan, sinergi antara pemerintah, BWI, Pemerintah Aceh, dan ulama diharapkan terus terjalin demi mewujudkan tata kelola wakaf yang profesional dan transparan.
Penulis : Khayun & Taufiq
