Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam cukup tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, memiliki ribuan sungai, wilayah pesisir yang luas, serta curah hujan yang tinggi menyebabkan masyarakat menghadapi berbagai ancaman, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan erupsi gunung api. Bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan rumah, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, sarana kesehatan, dan berbagai infrastruktur yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan bencana membutuhkan sumber daya yang besar dan tidak dapat sepenuhnya hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan besarnya dampak bencana yang dihadapi Indonesia. Sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.093 kejadian bencana di Indonesia. Bencana tersebut mengakibatkan 540 orang meninggal dunia, 63 orang hilang, dan 11.531 orang mengalami luka-luka. Selain itu, lebih dari 8,1 juta orang tercatat menderita dan mengungsi akibat berbagai kejadian bencana. Sebagian besar bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang berkaitan erat dengan kondisi cuaca dan perubahan lingkungan. Data tersebut memperlihatkan bahwa bencana bukan sekadar persoalan keadaan darurat, melainkan persoalan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan solusi berkelanjutan.
Kerugian akibat bencana juga terlihat dari besarnya kerusakan terhadap berbagai aset masyarakat dan fasilitas umum. Pada tahun 2024, BNPB mencatat sedikitnya 80.304 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Selain itu, terdapat 612 fasilitas pendidikan, 415 fasilitas peribadatan, 82 fasilitas kesehatan, 89 fasilitas perkantoran, dan 445 jembatan yang terdampak. Kerusakan tersebut tentu membutuhkan biaya pemulihan yang sangat besar. Sebagai contoh, banjir besar yang melanda kawasan Jabodetabek pada Maret 2025 diperkirakan menimbulkan nilai kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa satu peristiwa bencana saja dapat memberikan tekanan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat maupun pemerintah.
Dalam situasi seperti inilah peruntukan hasil kelola wakaf dapat menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk membantu korban bencana alam. Berbeda dengan bantuan yang bersifat konsumtif dan hanya dapat digunakan dalam jangka pendek, wakaf dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dana wakaf, terutama wakaf uang, dapat dihimpun dan dikelola secara profesional untuk membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang terus memberikan manfaat bahkan setelah masa tanggap darurat berakhir.
Pada tahap awal terjadinya bencana, dana hasil kelola wakaf dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban. Bantuan tersebut dapat berupa penyediaan makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, tempat pengungsian, serta layanan kesehatan. Lembaga pengelola wakaf juga dapat membangun fasilitas umum yang bersifat darurat, seperti hunian sementara, dapur umum, sumur atau instalasi air bersih, dan sarana sanitasi. Kehadiran wakaf dalam kondisi darurat dapat memperkuat gerakan kemanusiaan karena dana sosial yang dihimpun dari masyarakat dapat segera diarahkan untuk membantu kelompok yang paling membutuhkan.
Peran wakaf menjadi semakin penting dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Banyak korban bencana kehilangan rumah, tempat usaha, sekolah, bahkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Wakaf dapat diarahkan untuk membangun rumah layak huni, sekolah, masjid, klinik kesehatan, jembatan, serta sarana air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Lebih jauh lagi, konsep wakaf produktif dapat digunakan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat melalui pembangunan lahan pertanian, pusat perdagangan, fasilitas usaha, atau sarana produksi yang dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan aset tersebut kemudian dapat digunakan kembali untuk mendukung kehidupan masyarakat korban bencana.
Potensi wakaf juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Aset wakaf tidak harus hanya digunakan setelah bencana terjadi, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Contohnya adalah pembangunan pusat evakuasi, fasilitas pendidikan kebencanaan, sumber air bersih, ruang terbuka hijau, kawasan perlindungan lingkungan, serta hunian yang dirancang lebih tahan terhadap ancaman bencana. Pendekatan ini menjadikan wakaf bukan hanya sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan ketahanan masyarakat.
Dengan demikian, tingginya frekuensi bencana dan besarnya kerugian yang ditimbulkan menunjukkan perlunya sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Wakaf memiliki karakteristik yang sangat sesuai untuk menjawab kebutuhan tersebut karena pokok aset wakaf dapat dipertahankan, sementara manfaatnya terus disalurkan kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi ini. Wakaf yang dikelola secara amanah, profesional, dan produktif dapat menjadi salah satu solusi nyata dalam membantu korban bencana, mempercepat proses pemulihan, serta membangun masyarakat Indonesia yang lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana alam di masa depan.
Penulis: Taufiq Hidayat (Humas BWI & Fellowship Magister Ekonomi Islam Universitas Paramadina)
